Banyuasin, sumajaku.com- Aksi Unjuk Rasa dari Federasi Rakyat Banyuasin (FRB) mepertanyakan issue aksi meminta evaluasi kenerja staf khusus seiring dengan pengunduran anggota Staf khusus, yang bertempat di depan kantor DPRD Banyuasin Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, Kamis, (08/08/2019).
Mendesak DPRD untuk meminta kepada Bupati membatalkan SK pelantikan Stafsus Bupati pada 1 Oktober 2018,”ujar Dimas Koordinator Aksi didampingi Indo Safri.
“Menurut FRB, jika perlu mereka menyarankan agar DPRD membentuk tim dalam penyelesaian landasan hukum stafsus Bupati agar permasalahan ini biar jelas dan tidak ilegal.”
“Selain itu, kami juga minta kepada DPRD untuk melakukan pengawasan realisasi anggaran perjalanan dinas PMD sebanyak 48 Kepala Desa anggaran 2019 ke Kota Malang ,”bebernya seraya juga menambahkan ada oknum honorer inisial RA bermain proyek untuk minta dievaluasi kinerjanya.
Plh Sekda Dr Senen Har menyampaikan bahwa Pemkab tidak alergi terhadap kritikan melalui demo ini sebagai penyambung aspirasi masyarakat diharapkan tidak anarkis dan merugikan masyarakat Dari tiga hal ini yang dipersoalkan akan diterima dan di jawab secara resmi. Dirinya tidak bisa menjawab sendiri karena hal ini menyangkut instansi terkait.
“Mungkin saja ada miss komunikasi dan belum mengerti permasalahan stafsus dan lain-lain. Apakah nanti dicarikan payung hukumnya di Kemendagri sehingga ada dasar hukumnya yang jelas,”tukasnya
Dalam Pernyataan Sikap/ Tuntutan Aksi Para pengunjuk Rasa ini
Di Depan Gedung DPRD disampikan oleh Indo Safri dan Di depan Gedung Kantor Bupati Banyuasin disampaikan oleh Dimas.
Indo Sapri dan dimas dalam menyampaikan pernyataan sikap Seiring dengan persoalan legal standing staf khusus Kabupaten Banyuasin kami juga meminta kepada DPRD Kabupaten Banyuasin untuk melakukan pengawasan terhadap realisasi anggaran perjalanan dinas PMD Kabupaten Banyuasin terkait program orientasi tugas kepala Desa terpilih di 48 kepala desa tingkat provinsi atau kabupaten kota Tahun Anggaran 2019 di kota Malang Jawa timur serta realisasi anggaran dana kebersihan kantor belanja dan beberapa item perlengkapan kantor.
Meminta kepada sekwan DPRD Banyuasin untuk segera memecat oknum pegawai honorer inisial RA yang diduga aktif bermain proyek dan kami akan melaporkan ke inspektorat permasalahan ini serta terkait realisasi dana proyek pengecatakan gedung fraksi tahun 2019.# Fri
880 total views, 2 views today
No Responses