sumajaku.com

Mitra Pemerintah Penyampai Aspirasi Rakyat

example banner

Massa aksi Desak Bubarkan BPJS

Massa aksi Desak Bubarkan BPJS
aksi demo sedang berlangsung.
Palembang, sumajaku.com,- Puluhan orang dari elemen masyarakat dan Pemuda Pancasila Kota Palembang, berunjuk rasa di Kantor BPJS Kesehatan KCU Palembang, di Jalan R Sukamto Kelurahan 8 Ilir Kecamatan Ilir Timur (IT) II Palembang. Rabu (11/12/2019).
Dalam aksinya massa yang di koordinator aksi oleh Eka Syahrudin, dan koordinator lapangan oleh Nursyamsu  dari Pemuda Pancasila Palembang. Rudi Pangaribuan. Charma Aprianto. Rubi Indriarta. Arya Laksana. Umar Abbas dan  Sanusi. Sambil membawa spanduk ‘BPJS Gagal Wujudkan Jamkesrata Jaminan Kesehatan Adalah Hak Rakyat Semesta’.
Dalam aksinya, massa menilai bahwa jaminan sosial termasuk jaminan kesehatan adalah hak seluruh warga negara Indonesia  sesuai konstitusi undang-undang 1945 dalam kerangka kemanusiaan yang adil dan beradab demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Prinsip asuransi telah menyalahi prinsip jaminan sosial sesuai konstitusi, sehingga pelaksanaannya menjadi bermasalah dan akan terus merugikan rakyat dan negara, bawa jaminan sosial tidak bisa diselenggarakan dengan sistem atau prinsip asuransi sosial.
Untuk itu masa mengungkapkan bahwa konsep maupun operasional BPJS telah gagal menjamin hak rakyat atas jaminan kesehatan sebagaimana amanat konstitusi, kegagalan BPJS tersebut diatas dibuktikan dengan tuntutan adanya Iuran wajib bagi warga negara, defisit dari tahun ke tahun yang terus meningkat, beban anggaran negara dan pemerintah daerah sangat besar tetapi output pelayanan seringkali mengecewakan dibandingkan dengan Jamkesmas.
Lanjut, birokratisme yang berbelit-belit sehingga seringkali mengorbankan hak rakyat yang membutuhkan pengobatan atau perawatan serta prinsip gotong royong yang telah termanipulasi klaim fiktif dan korupsi yang merajalela.
Untuk permasalahan BPJS tersebut, massa aksi mendesak agar seluruh pihak berkepentingan dapat duduk bersama, untuk mencari solusi dari permasalahan BPJS tersebut. ” di komisi 5 DPRD sudah kami sampaikan, gubernur dan Ketua DPRD akan duduk bersama kita semua elemen masyarakat akan duduk bersama kita hari ini mohon telepon direktur utama untuk duduk bersama,” ungkap Charma dalam orasinya.
Diingatkan Charma, setidaknya sudah ada beberapa daerah yang menolak BPJS, di Sumsel sebelumnya pernah ada Jamkesmas.” Sulawesi Selatan Sudah berani menolak Jawa Tengah kemarin sudah berani menolak Kenapa Sumatera Selatan tidak berani sebelum ada BPJS kita sudah ada berobat gratis tidak perlu BPJS. Hari ini Sumatera Selatan menolak BPJS” tegasnya.
Massa aksi menilai, pembubaran BPJS karena BPJS di nilai tidak mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. ” Oleh karena itu secara tegas kami sebagai elemen rakyat tegas menyatakan BPJS gagal, dikarenakan ketidakmampuan BPJS sebuah lembaga itu untuk mengayomi dan memberikan kesejahteraan kepada rakyat Ketika pesan moral tidak bisa dirasakan jadi buat apa dipelihara” ujar Rudi.
Massa aksi menyayangkan dalam Pertemuan Singkat dengan pihak BPJS tidak dihadiri langsung oleh pimpinan BPJS, untuk itu massa aksi kedepan akan terus menggelar aksi unjuk rasa, hingga ketingkat nasional.
” perlu dicatat kami tegak di sini itu membela rakyat Sumatera Selatan karena BPJS menjadi sistem pelaksanaan yang semuanya itu bobrok Menurut kami jadi kami minta tuntutan kami agar ini bisa diteriakkan sampai ke tingkat nasional dimulai dari Sumsel, Sumsel tolak BPJS” ungkap Nursamsu Ketua Pemuda Pancasila Palembang.
Sementara itu. Pihak BPJS Kesehatan Palembang, yang diwakilkan oleh Hendra Kurniawan selaku Kepala Bidang SDM BPJS Kesehatan Palembang. Menyikapi tuntutan massa aksi, beliau mengatakan.
“kami mengapresiasi apa yang disampaikan, terkait tuntutan pembubaran BPJS dan Ada Solusi yang ditawarkan seperti Jamkesmas yang dikelola oleh badan tertentu ini pada prinsipnya, ini akan kita sampaikan kepada Deputi kewilayahan” jelasnya.
Di singgung adanya kesalahan sistem dijelaskan oleh bahwa kesalahan sistem ini harus bersama-sama kroscek data dulu yang pertama karena ini sistem secara nasional bukan secara tersentral di kantor cabang.
“ini perlu kita cek Apakah memang ada suatu kekeliruan di mana Di sistem ataupun di Mitra kami dalam hal pemotongan iuran autodebet itu ada di bank bank tertentu yang bekerja sama, disitu kita lihat apakah di situ terjadi dua kali Auto debet atau apa nanti” terangnya. (April)

Unduh semua lampiran sebagai file zip

 1,688 total views,  2 views today

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.