Banyuasin, sumajaku.com- Maraknya pemberitaan mengenai rencana aksi demo damai yang akan dilakukan oleh pendampingan LBH Mata Hati Indonesia pada hari kamis tanggal 25 Februari 2021 yang tidak dapat dilaksanakan kerena diduga dibayangi oleh aksi demo tandingan, membuat Dika selaku Korak angkat bicara.
Menurutnya, aksi demo damai terkait adanya dugaan korupsi mark up biaya pada kegiatan Bimtek BPD se-Banyuasin tahun 2020, tetap akan di laksanakan, namun tempatnya tidak di Banyuasin.
“Kita tetap akan melakukan aksi demo damai terkait Bimtek BPD tahun 2020 itu, tapi tempatnya tidak di Kabupaten Banyuasin, melainkan akan kita alihkan ke Palembang yaitu Polda Sumsel dan Kejati Sumsel,” jelasnya kepada sumaja post, jumat (26/3/21).
Dika mengatakan, tidak ada istilah batal bagi LBH MHI, namun banyak cara dan tempat lain untuk menyampaikan hak dan bendapat seperti penyampaian aspirasi dengan jalan aksi demo damai, dan juga akan mengandeng elemen lain dalam aksi damai nanti.
“Kita ini negara hukum dan berdemokrasi, sah-sah saja kalau kami menyampaikan aspirasi dengan cara aksi demo, tapi jangan di bayangi dengan aksi demo tanding, jelas ini menjadi motif dan tujuan tertentu dari pihak-pihak yang merasa terganggu dan terusik akibat dari kegiatan Bimtek BPD itu,” ujar Dika dengan nada bergetar terkait dengan aksinya yang tidak dapat dilaksanakan tersebut.
Meski aksi demo damai kemaren belum bisa dilaksanakan, sambungnya, baik pihak penyelenggara dan Dinas PMD Kabupaten Banyuasin, jangan merasa senang dan menang dulu, karena aksi tetap akan dilaksanakana dalam waktu dekat ini.
Selain itu, Dika juga mempertanyakan tentang keberadaan massa yang sudah terkonsentrasi di beberapa titik di seputaran kantor Pemkab Banyuasin, yang hanya menunggu satu komando jika aksi tetap LBH MHI laksanakan.
“Saya yakin akan ada gesekan kedua bela pihak, aksi damai kami dan aksi demo tandingan,” ungkapnya kepada sumajaku.com. Dika mensinyalir, massa aksi demo tandingan tersebut memang sudah di kondisikan oleh Dinas PMD Banyuasin, untuk membayangi aksi demo damai yang akan dilakukan oleh LBH MHI.
“Kami yakin ini sudah di kondisikan Dinas PMD Banyuasin, karena pantauan kami dilapangan sudah seperti itu dan juga chatan serta dari telepon orang tertentu yang menghubungi saya,” ujar Dika penuh rasa curiga.
Kepala Dinas PMD Kabupaten Banyuasin, Roni Utama, saat di konfirmasi sumajaku.com terkait dengan adanya massa aksi demo tandingan yang diduga sudah di kondisikan Dinas PMD Banyuasin membatah telah mengkondisikan masa aksi demo bayangan itu.
“Siapo yang ngomong ado demo tandingan dan siapo yang menduga dikondisikan,” bantah Rono saat dikonfirmasi sumajaku.com melalui whatshappnya baru-baru ini.
Karena menurutnya, pihaknya tidak pernah menghadapi demo dengan demo tandingan, karena demonstrasi adalah hak dalam negara demokrasi. “Coba cek dengan saksi mata dilapangan apakah ada massa tandingan,” ujarnya.
Ketika ditanya tentang satu poin rencana tuntutan massa aksi damai yang meminta Bupati Banyuasin mencopot jabatan Kepala Dinas PMD Kabupaten Banyuasin, Roni Utama tidak banyak komentar, karena menurutnya itu hak mereka. “Itu hak mereka, no coment,” ucap Roni kepada sumajaku.com.
Bupati Banyuasin melalui Sekda Kabupaten Banyuasin, Senin Har, yang pada saat Bintek BPD se-Kabupaten Banyuasin turut menghadiri dan sempat berfoto bersama, ketika dikonfirmasi sumajaku.com melalui pesan whatshappnya,terkait dengan rencana aksi demo pendampingan LBH MHI karena di duga ada indikasi mark up anggaran pada kegiatan itu, belum dapat berkomentar, meski pesan konfirmasi itu sudah di bacanya.
Demikian juga dengan Ketua DPRD Banyuasin, Irian setiawan, belum juga berkomentar terkait dengan rencana demo dan dugaan mark up anggaran dalam Bimtek BPD se-Banyuasin itu pada tahun 2020 lalu. (red).
No Responses