Banyuasin, sumajaku.com- Menanggapi berita sumajaku.com terkait dengan adanya dugaan mark up dana desa tahun 2019 di desa Suka Mulya Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin.
LBH Mata Hukum Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan, siap mendampingi warga Desa Suka Mulya, apabila ada yang akan melapor kepada Aparat Penegak Hukum, terkait realisasi anggaran pada program fisik pembangunan siring dan jalan cor beton, Hal ini di tegaskan Ketua LBH MHI, Dika Saputra kepada sumajaku.com dikantornya belum lama ini.
Menurutnya, sebagai lembaga yang berkecimpung di permasalahan hokum, pihaknya bersama rekan akan siap mendampingi warga yang membutuhkan bantuan hokum. “Berita itu sudah kita baca dan pelajari, terkait pelaksanaan proyek fisik pada DD Desa Suka Mulya itu dan kami akan pantau terus perkembangannya,” ujar Dika kepada sumajaku.com di ruang kerjanya.
Sementara Kades Suka Mulya, Eko Santoso, menanggapi berita sumajaku.com itu, meminta pihak sumaja untuk tidak mudah percaya informasi-informasi tentang DD Desa Suka Mulya, karena menurutnya, ia sudah sering di periksa APH terkait DD 2019. “Semua tidak ada masalah, dan sudah diperiksa, baik dari inspektorat maupun APH, semua selesai,” jelas Eko kepada sumajaku.com belum lama ini di Betung.
Seperti diberitakan sebelumnya, dengan judul, Realisasi Anggaran DD Suka Mulya Dipertanyakan
Banyuasin, sumajaku.com- Realiasi penggunaan anggaran Dana Desa di Desa Suka Mulya Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin di pertanyakan dan bermuara pada indikasi mark up anggran.
Hal ini berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun sumajaku.com dari berbagai sumber. Dimana salah satu sumber menyebutkan bahwa dalam pelaksaan kegiatan fisik tahun 2019 pada pembuatan siring dan pengecoran jalan diduga kuat terjadi mark up anggaran.
Karena menurut sumber ini, anngaran yang dikeluarkan berbeda jauh dengan anggaran yang ada pada RAB. Sebab bahan yang dibelikan itu tidak sesuai dengan jumlah uang yang diperuntukan untuk kegiatan fisiknya.
“Memang kalau dilihat dari bentuk fisik bangunannya terlihat memang ada dan terealisasi, tapi bagaimana dengan anggaran yang mereka keluarkan, tentu menurut kami tidak sesuai, karena kami juga turut menghitung apa saja yang dibelikan itu termasuk upah pekerja juga,” jelas sumber ini kepada sumajaku.com di Kecamatan Betung belum lama ini.
Ia juga mengatakan, dari dua kegiatan ini, pembuatan siring dan cor jalan, paling-paling separuh lebih anggaran yang teralisasi. “Dia ini, setiap tahun pasti ada saja permaslahan yang muncul dan sering masuk laporannya ke Kabupaten,” jelasnya.
Ia berharap, permasalah bangunan dengan DD tahun 2019 itu, bisa ditindaklanjut baik dengan pemberitaan dan juga pihak penegak hokum.
Eko Susanto, Kades Suka Mulya, ketika dikonfirmasi sumajaku.com belum lama ini mengatakan, Kalau masalah pembangunan tahun 2019, jalan dan iring mark up, Ia rasa kurang bernar, soalnya kegiatan tahun 2019 sudah diperiksa kejaksaan dan diaudit inspektorat.
“Kami mohon jangan terlalu percaya dengan laporan laporan orang orang yang tidak bertanggung jawab, mungkin bisa juga persaingan politik, sudah bosan saya dilaporkan di kejaksaan,” jelas Eko Susanto kepada sumajaku.com belum lama ini.
Ia juga menambahkan, tahun 2019 BPD baru terpilih dan sebentar lagi akan ada Pilkades tahun 2021. Ketika dikonfirmasi mengenai transfaransi penggunaan anggaran dan Baliho program kegiatan pada penggunaan Dana Desa, Eko tidak bisa menjelaskan banyak, bahkan ia menyarankan sumajaku.com untuk melihat kelokasi terkait terkait transfaransi penggunaan anggaran.
Sementara Camat Betung M Sobir saat dikonfirmasi sumajaku.com melalui whatshappnya, belum bisa memberikan komentar dan tanggapannya terkait realisasi dan transfaransi penggunaan anggran Dana Desa tahun 2019 di Desa Suka Mulya, meski terlihat konfirmasi dari sumajaku.com dibacanya. (red).
No Responses