Ogan Ilir-Sumajaku.Com– Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di tiga Desa yaitu, Desa Ramakasih, Desa Sukajadi dan Desa Sukacinta, Kecamatan Muarakuang, Kabupaten Ogan Ilir (OI) merasa kecewa terhadap Ketua kelompok PKH yang ditunjuk oleh Pendamping Kecamatan, pasalnya Penerima KPM harus mengeluarkan uang sebesar Rp.5 ribu untuk setiap transaksi penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Bantuan paket sembako yang diterima KPM BPNT itu untuk jatah sebulan tersebut, berupa beras 10 kg, telur 1,5 kg, kacang 500 gram, sabun cair sunlight 1 sachet, sagu 500 gram, serta buah pir.
Menurut salah satu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menerima Paket sembako BPNT yang enggan diungkap identitasnya menuturkan, sebagai KPM menerima paket sembako berupa BPNT untuk jatah dua bulan dari Mei dan Juni 2021 ini.
“Setiap melakukan transaksi di agen Bri link E Warung di Desa Ramakasih, kami diharuskan membayar Rp.10ribu untuk dua bulan transaksi, jadi setiap 1 kali transaksinya kami bayar Rp.5ribu kepada ketua kelompok masing-masing,” terangnya peda awak media, Selasa (25/05/2021).
Mirisnya, untuk penerima PKH yang dapat bantuan lebih dari Rp.1juta, harus setor Rp.100ribu. “Setoran itu alasannya, Ketua kelompok meminta bukan dimakan sendiri, karena masih bebagi ke Pendamping Kecamatan,” ungkapnya.
Warga penerima manfaat (KPM) berharap, untuk Kartu ATM Keluarga Sejahtera yang dimiliki KPM dipegang oleh Ketua Kelompok masing-masing KPM untuk dikembalikan dan berharap tak ada lagi potongan Rp.5ribu setiap kali transaksi dilakukan.
Sementara itu, Derita, salah satu Ketua Kelompok KPM saat dikonfirmasi via handphone, membantah jika dirinya memungut sejumlah uang dan menahan kartu ATM KKS. “Tapi kalau diberi oleh KPM senilai Rp.5ribu perpaket itu benar, malahan untuk mengambil uang kepada KPM sudah dirapatkan di Kecamatan setahun yang lalu,” katanya.
Ia juga menjelaskan, kalau Kartu ATM KKS KPM dititipkan di Agen Bri link E Warung dan KPM lah yang memberikan uang kepada Ketua Kelompok. “Memang benar KPM Menyetor kepada kami setiap transaksi, tetapi kami tidak maksa kok,” ungkapnya.
Sedangkan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Muarakuang, Jumari, saat dikonfirmasi, mengaku tidak mengetahui kalau terjadi pungutan oleh Ketua Kelompok KPM kepada KPM untuk menyetor sejumlah uang sebesar Rp.5ribu setiap sekali transaksi tersebut. Akan tetapi, saat Jumari diajak mengkroscek langsung ke lapangan yang bersangkutan mengaku tak sempat karena jauh jaraknya. “Maaf saya tidak sempat, karena saya posisi ada di Meranjat (jauh dari lokasi, red),” hindarnya.
Terpisah Efni (Mamat) Agen Bri link E Warung Desa Ramakasih membenarkan, kalau Kartu ATM KKS KPM dititipkan di Agen Bri link E Warung miliknya, hal tersebut dilakukan untuk mempermudah melakukan pengecekan saldo KPM sudah berisi atau belum,” ungkapnya.
Diterangkannya, tidak semua ATM KKS milik Keluarga Penerima Manfaat memiliki saldo. Desa Sukajadi, Desa Ramakasih dan Desa Sukacinta, untuk di tiga desa tersebut yang menerima KPM sebanyak 500 KPM yang hanya berisi saldo BPNT sebanyak 370 KPM saja.
Sementara itu, Kepala Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Sosial Kabupaten OI, Leni Novita SP mengatakan, mengenai adanya informasi pungutan biaya setiap transaksi penerimaan bantuan BPNT dari oknum ketua kelompok KPM hal tersebut tindakan yang tidak dibenarkan alias pungli dan silahkan dilaporkan saja.
Sedangkan masalah bukti struk pengambilan sembako tidak diberikan oleh Brilink E Warung dan serta kartu ATM KPM ada berada kepada Ketua Kelompok KPM, itu juga sudah sangat menyalahi aturan karena kartu ATM KPM tersebut hanya boleh dipegang oleh penerima manfaat itu sendiri bukan kepada siapapun.
“Tolong pak wartawan segera informasikan saja kepada kami lokasi tersebut, Insya Allah segera kami tindaklanjuti. Apabila terbukti, selanjutnya kami serahkan kepada pihak berwajib untuk memproses kasusnya,” tandas Leni. (KTM)
No Responses