Banyuasin, sumajaku.com- Proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikana tahun anggaran 2023 di Kabupaten Banyuasin, diduga dibeberapa titik kegiatan tidak menggunakan rangka baja ringan bermerek dan tidak ber SNI.
Hal ini berdasarkan hasil investigasi tim sumajaku.com di beberapa tempat kegiatan, salah satunya diduga terjadi di SMP Negeri 3 Pulau Rimau.
Di SMP Negeri ini, tim sumajaku.com menemukan setumpuk rangka baja ringan yang belum sempat terpasang, tidak bermerek apalagi SNInya tidak ada.
Bahkan seng yang digunakan terlihat terlalu tipis, sehingga ada dugaan penggerjaan proyek DAK di SMP Negeri 3 Pulau Rimau ini tidak sesuai RAB.
Bahkan kaca dan kayu yang di gunakan juga diduga tidak sesuai RAB, karena terlihat ada penggunaan kayu sento dengan ukuran 5×5, serta kaca yang sangat tipis.
Kemudian hal ini coba tim sumajaku.com menanyakan kepada para tukang yang sedang bekerja, namun sayang jawaban yang diberikan tukang sangat mengejutkan, karena mereka tidak tahu dengan siapa kepala tukang dan Ketua Pokmas kegiatan proyek DAK tersebut.
“Nah kami dak tau siapa kepala tukang dan siapa Pokmas itu,” jawab beberapa tukang dengan entengnya. Bahkan mereka mengaku baru dua hari bekerja di proyek DAK tersebut, padahal dilihat dari bobot pekerjaan, terlihat lebih dari 70 persen.
Kepala SMP Negeri 3 Pulau Rimau, Syarifuddin S.Pd, M.Si, yang juga merupakan penanggungjawab kegiatan ini, tidak bisa sumajaku.com temukan di sekolahan ini, bahkan ditelpon dan di SMS tetap saja tidak responnya.
Sementara Ketua Pokmas proyek DAK SMP Negeri 3 Pulau Rimau juga tidak bisa ditemukan, karena masyarakat sekitar tidak tau siapa Ketua Pokmas itu.
Kabid Pembinaan SMP pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin, Supadi, yang juga merupakan PPK DAK untuk SMP sebanyuasin, saat dikonfirmasi sumajaku.com, mengatakan, akan mengecek kelokasi kegiatan. “Kita akan cek dulu kelokasi,” ujarnya saat dikonfirmasi sumajaku.com melalui sambungan telponnya.
Sementara pemerhati pembangunan dan pengiat anti korupsi, Suparman SH, meminta pihak penegak hukum untuk menidaklanjuti hal ini, karena jika kegiatan itu melenceng dari RAB serta materialnya tidak SNI, sudah jelas itu melawan hukum.
“Kami minta pihak APH turun kelapangan, dan tindak tegas siapapun pelakunya, jika ditemukan adanya indikasi yang berfopensi merugikan Negara,” tegasnya saat dimintai komentarnya terkait adanya temuan tim sumajaku.com dilapangan ini. (*tim).
No Responses