𝙈𝙚𝙣𝙜𝙚𝙙𝙪𝙠𝙖𝙨𝙞 𝙒𝙖𝙟𝙞𝙗 𝙋𝙖𝙟𝙖𝙠 𝙐𝙈𝙆𝙈, 𝙄𝙆𝙋𝙄 𝙋𝙖𝙡𝙚𝙢𝙗𝙖𝙣𝙜 𝙆𝙤𝙣𝙨𝙪𝙡𝙩𝙖𝙨𝙞 𝙂𝙧𝙖𝙩𝙞𝙨

PALEMBANG-SUMSEL, 𝙨𝙪𝙢𝙖𝙟𝙖𝙠𝙪.𝙘𝙤𝙢 – “Sebagai bentuk wujud salah satu 𝙈𝙚𝙢𝙤𝙧𝙖𝙣𝙙𝙪𝙢 𝙤𝙛 𝙐𝙣𝙙𝙚𝙧𝙨𝙩𝙖𝙣𝙙𝙞𝙣𝙜 (𝙈𝙤𝙐) Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) cabang Palembang dengan Direktorat Jendral Pajak (DJP) untuk mengedukasi Wajib Pajak perusahaan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) khususnya”.

“IKPI cabang Palembang mempersembahkan “Konsultasi Pengisian SPT (Surat Pemberitahuan) Badan Khusus UMKM” Secara Gratis yang akan dilaksanakan pada tanggal 01, 10, 17 dan tanggal 28 April 2023 mendatang pada Pukul 09.00 sampai Pukul 16.00 WIB yang dipandu langsung oleh Konsultan Pajak IKPI bertempat di Kantor Sekretariat IKPI cabang Palembang Jl. Kapten Marzuki No. 2415 B (Sebelum 𝙈𝙖𝙣𝙜𝙜𝙖𝙡𝙖 𝙎𝙘𝙝𝙤𝙤𝙡)”.

“Daftarkan sekarang melalui http://bit.Iy/KonsultasiSPTBadan. Dapatkan Sovenir Menarik!. Konsultasi Pengisian SPT (Surat Pemberitahuan) Badan Khusus UMKM ini didukung oleh Perhimpunan INTI (Indonesia Tionghoaa Sumsel) yang diketuai oleh Alvin Kenedy”. Hal ini disampaikan Ketua IKPI cabang Palembang, Andreas Budiman SE SH MSi MH CTL BKP dibincangi media ini Rabu (29/03/2023).

“UMKM adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro, Khususnya”, kata Advokat ini.

“Dalam konsultasi nanti, tentunya disampaikan
Berupa petunjuk pengisian SPT dan PPH (Surat Pemberitahuan dan Pajak Penghasilan) khusus Badan oleh anggota IKPI Palembang yang sebelumnya telah mengikuti TFT (𝙏𝙧𝙖𝙞𝙣𝙣𝙞𝙣𝙜 𝙁𝙤𝙧 𝙏𝙧𝙖𝙞𝙣𝙣𝙚𝙧) yang diadakan oleh Pengurus Pusat IKPI”, ucap Konsultan Pajak ini.

“IKPI secara Nasional berdiri sejak 27 Agustus 1965 lampau yang telah berkembang sekarang memiliki 42 cabang yang beranggotakan mencapai 6000 anggota yang tersebar di Indonesia dari sabang sampai merauke yang tentunya semua IKPI cabang memberikan Konsultasi SPT tahunan didaerah masing-masing”, ungkap Andreas.

“Dengan diadakannya Konsultasi Pengisian SPT ini, tentunya dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak terutama badan dan wajib pajak pun menjadi melek pajak”, terang Advokat dan Pengacara spesialis hukum pidana perpajakan ini.

Konsultasi pengisian SPT PPH Badan
ini tentunya akan diadakan secara berkala. Maka, Andreas menghimbau, “Ayo segera laporkan SPT PPH Badan guna menghindari denda”, himbau Wakil Ketua Bidang Hukum dan Perundang Undangan Perhimpunan INTI (Indonesia Tionghoaa Sumsel) ini.(𝙮𝙣)