Beranda » Surat Konfirmasi Diabaikan, Enam Kades Terindikasi Korupsi Dana Desa

Popular Posts

Kantor Pemerintah Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.

Surat Konfirmasi Diabaikan, Enam Kades Terindikasi Korupsi Dana Desa

Banyuasin, Sumaja Post-  Surat konfirmasi resmi yang dilayangkan Redaksi Sumaja Post kepada enam Kepala Desa di Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, sampai saat ini belum ditanggapi bahkan terkesan diabaikan.

Padahal surat konfirmasi tertulis tersebut merupakan surat resmi redaksi yang mempertanyakan dugaan penyelewengan yang mengarah pada tindak pidana korupsi Dana Desa Tahun Anggaran 2022-2025.

Namun sayang, sampai berita ini ditayangkan, hak jawab dari keenam kades tersebut belum juga diterima redaksi Sumaja Post. Keenam Kades tersebut ialah, Sup Kades  Purwosari, Sau Kades Sri Menanti, Ala Kades Sumber Mekar Mukti, M Cho Kades Sebalik, Muh Kades Banyu Urip dan Nen Kades Bangun Sari.

Bahkan di Desa Bangun Sari ini, konfirmasi yang dipertanyakan yaitu realisasi Dana Desa mulai tahun 2018-2025, termasuk masa pandemi dan pra-pandemi. Jauh lebih panjang dari lima desa lainnya yang disorot untuk periode 2022-2025.

Salah satu Desa yang dikirim Surat konfirmasi tersebut adalah Desa Purwosari dengan surat konfirmasi tertanggal 3 Agustus 2026, dengan agenda surat nomor 052/Konf/SMJ-Post/VIII/2026.

Surat itu dilayangkan berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) Pasal 1 dan Pasal 3, yang mewajibkan jurnalis untuk menguji informasi, memberitakan secara berimbang (Cover Both Sides), dan melakukan konfirmasi guna menghindari opini yang menghakimi.

Sumaja Post juga merujuk pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Adapun pertanyaan yang di sampaikan Sumaja Post yaitu terkait Dugaan Penyelewengan Dana Desa dan Ketidaksesuaian Fisik dengan APBDes. Sumaja Post juga menemukan indikasi ketidaksesuaian realisasi fisik di lapangan dengan APBDes pada beberapa proyek infrastruktur dan program pemberdayaan masyarakat, Posyandu PMT Ibu Hamil, Balita, Lansia yang bersumber dari Dana Desa.

Di atas kertas, program tercatat berjalan dan anggarannya terserap. Namun di lapangan, sejumlah warga mengaku tidak merasakan manfaatnya secara optimal, baik dari segi jumlah penerima, frekuensi pemberian, maupun kualitas makanan tambahan yang dibagikan.

Dugaan TPK Hanya Pinjam Nama, Sumaja Post meminta klarifikasi terkait dugaan banyaknya kegiatan fisik yang dikerjakan sendiri oleh Kepala Desa, sementara Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) hanya memakai nama saja.

Padahal, sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, TPK adalah pelaksana kegiatan yang memiliki kewenangan penuh mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga pelaporan.

Dugaan Mark-Up Bergulir Bertahun-tahun, Sumaja Post meminta klarifikasi mengenai dugaan penggelembungan harga (mark-up) pada beberapa pembangunan fasilitas desa yang anggarannya terus bergulir dari tahun ke tahun.

Transparansi Publik yang Belum Optimal, Sumaja Post mempertanyakan alasan belum optimalnya keterbukaan informasi publik terkait realisasi APBDes di lingkungan masing-masing desa sepanjang periode tersebut.

Untuk Desa Bangun Sari, Sumaja Post juga secara khusus meminta penjelasan mengenai alokasi anggaran infrastruktur desa dan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) pada periode 2018-2021, masa pandemi dan pra-pandemi, yang dinilai oleh warga tidak sesuai dengan pagu anggaran yang dilaporkan. Saat pandemi, pemerintah pusat menginstruksikan agar Dana Desa diprioritaskan untuk BLT-DD bagi warga miskin yang terdampak. Namun menurut laporan warga, jumlah penerima, besaran yang diterima, dan durasi penyaluran diduga tidak sesuai dengan pagu yang tercantum dalam APBDes.

Namun hingga berita ini dipublikasikan, pada Minggu, 15 November 2026, atau lebih dari 3 bulan sejak surat dilayangkan, tidak satu pun dari keenam Kades tersebut yang memberikan jawaban resmi. Maka Sumaja Post menganggap pihak Pemerintah Desa telah melepaskan Hak Jawabnya, dan pemberitaan ini tetap Sumaja Post publikasikan sesuai dengan data yang di miliki dari berbagai sumber, serta meneruskan temuan ini ke pihak Aparat Penegak Hukum (APH).

Sikap diam ini dinilai Sumaja Post sebagai bentuk pengabaian terhadap fungsi kontrol sosial pers dan hak publik untuk mendapatkan informasi, diamnya keenam Kades tersebut tidak akan menghentikan proses jurnalistik. Sikap mengabaikan surat konfirmasi pers justru menimbulkan pertanyaan baru di tengah masyarakat. Jika pengelolaan Dana Desa sudah benar dan sesuai prosedur, kenapa tidak menjawab dengan data?

Sumaja Post, juga membuka ruang hak jawab lanjutan bagi keenam Kades tersebut. Jika mereka ingin memberikan klarifikasi setelah berita ini tayang, redaksi akan memuatnya secara proporsional sesuai UU Pers. (*red).

 

 

Loading

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses