Dugaan Korupsi Menguat, Diduga Surat Konfirmasi Ditanggapi Legal

Banyuasin, Sumaja Post- Dugaan penyimpangan anggaran Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas Sungsang, Kecamatan Banyuasin II, Kabupaten Banyuasin, Tahun Anggaran 2022, 2023, 2024 hingga 2025, semakin menguat. Berdasarkan hasil investigasi lapangan Tim Redaksi Sumaja Post, laporan pengaduan dari masyarakat, serta analisis data awal, terdapat indikasi kuat dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dan realisasi anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Dana Kapitasi JKN di Puskesmas tersebut.

Surat Konfirmasi dan Klarifikasi (Hak Jawab) resmi telah dilayangkan Redaksi Surat Kabar Umum Sumaja Post kepada Kepala Puskesmas Sungsang dengan Nomor: 118/Konf/SMJ-Post/VI/2026, Palembang 2 September 2026. Perihal: Surat Konfirmasi dan Klarifikasi Terkait Indikasi Dugaan Penyimpangan Dana BOK dan Dana JKN di Puskesmas Sungsang. Secara spesifik, tim investigasi menemukan adanya indikasi kuat dugaan penyimpangan yang berfokus pada: Realisasi Kegiatan Promotif dan Preventif, Kegiatan pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan lapangan promotif-preventif BOK/JKN periode 2022-2025 yang dipertanyakan.

Bagaimana realisasi fisik dan laporan pertanggungjawaban? Apakah seluruh anggaran telah terserap dan disalurkan penuh kepada para tenaga kesehatan/kader di lapangan? Kesesuaian Rencana, Menanggapi temuan lapangan bahwa terdapat beberapa kegiatan yang diduga fiktif atau dimanipulasi yang diduga banyak tidak dilaksanakan akan tetapi di SPJ-kan, bagaimana tanggapan serta penjelasan resmi dari pihak Puskesmas Sungsang?

Mekanisme Pengawasan Internal, Apakah selama periode 2022 s.d. 2025 telah dilakukan audit atau monitoring evaluasi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin maupun Inspektorat Daerah terkait realisasi pos anggaran tersebut? Jika ada, apa saja rekomendasinya? Dugaan penyimpangan tersebut berfokus pada Kegiatan Promotif dan Preventif (Kunjungan Lapangan, PMT Lokal, Penyuluhan, Deteksi Dini, dan Insentif UKM) yang diindikasikan dilaksanakan tidak sesuai dengan Rencana Bisnis Anggaran (RBA), Rencana Usulan Kegiatan (RUK), serta Petunjuk Teknis (Juknis) yang berlaku, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara / daerah. Langkah konfirmasi ini dilakukan dengan berpijak pada regulasi dan keuangan kesehatan nasional yang wajib dipatuhi oleh setiap fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP).

Menanggapi surat tersebut, Kepala UPTD Puskesmas Sungsang Hj. Herlina, SKM, M.Kes, NIP 19730701 1993012002, memberikan jawaban pada tanggal 01 Oktober 2026 dengan Nomor 400/73/PKM.SSG/IX/2026. Dalam surat hak jawabnya ia menyampaikan, Pihak Puskesmas menyatakan mengapresiasi dan mendukung peran Surat Kabar Umum Sumaja Post dalam rangka pengawasan dan mewujudkan transparansi publik sesuai UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Seluruh kegiatan lapangan promotif-preventif yang bersumber dari Dana BOK dan JKN Kapitasi telah direalisasikan 100% sesuai Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) dan Juknis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari Kementerian Kesehatan dan Kementerian Keuangan. Realisasi fisik dibuktikan dengan dokumen: Daftar Hadir, Notulen, Foto Kegiatan, Laporan Kegiatan, dan SPJ (Surat Pertanggungjawaban) lengkap per tahun. Penyerapan anggaran Dana BOK periode 2022-2025 rata-rata mencapai 95-100%. Untuk jasa / transport kegiatan lapangan, seluruhnya telah disalurkan penuh kepada tenaga kesehatan, kader, dan peserta kegiatan sesuai standar biaya yang ditetapkan dalam Juknis, melalui mekanisme transfer / tunai dengan tanda terima. Data rekapitulasi anggaran dan SPJ tersedia di Puskesmas dan telah dilaporkan secara berjenjang melalui aplikasi e-BLUD.

Terkait Kesesuaian Rencana (Dugaan Kegiatan Fiktif), Pihak Puskesmas membantah adanya kegiatan fiktif. Seluruh kegiatan yang di-SPJ-kan adalah kegiatan yang benar-benar telah dilaksanakan di lapangan. Setiap kegiatan memiliki bukti dukung yang sah dan berjenjang, meliputi: Surat Tugas, Undangan, Daftar Hadir peserta yang ditandatangani, Dokumentasi foto, serta laporan hasil kegiatan. Apabila di lapangan ditemukan informasi adanya kader / masyarakat yang merasa tidak menerima kegiatan, hal tersebut dimungkinkan karena perbedaan persepsi jadwal atau wilayah, bukan karena kegiatan tidak dilaksanakan. Pihaknya terbuka untuk dilakukan verifikasi lapangan bersama. Menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas dan siap menunjukkan seluruh dokumen pendukung apabila diperlukan pemeriksaan resmi.

Pengawasan dan monitoring evaluasi telah dilakukan secara rutin oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin (Monev BOK triwulan). Inspektorat Daerah Kabupaten Banyuasin (Audit reguler dan audit dana BOK tahun 2022, 2023, 2024). Audit internal oleh Bendahara dan Tim Manajemen Puskesmas. Selama periode tersebut, tidak terdapat temuan material yang menyatakan adanya penyimpangan atau kegiatan fiktif. Beberapa rekomendasi yang ada hanya bersifat administratif (perbaikan kelengkapan SPJ, kerapian arsip) dan telah ditindaklanjuti 100% sesuai LHP. Seluruh Laporan Pertanggungjawaban telah diverifikasi oleh Dinas Kesehatan sebelum pencairan tahap berikutnya.

Hal tersebut justru semakin menguatkan dugaan publik bahwa ada persoalan serius dalam pengelolaan Dana BOK dan JKN di Puskesmas Sungsang yang perlu diaudit secara menyeluruh oleh Inspektorat dan Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin.  Surat konfirmasi tertulis tersebut diduga ditanggapi melalui jalur legal / kuasa hukum, bukan penjelasan teknis langsung dari manajemen Puskesmas Sungsang terkait substansi penggunaan Dana BOK dan JKN yang dipertanyakan. Kejanggalan terjadi dalam klarifikasi dugaan penyimpangan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Dana Kapitasi JKN Tahun Anggaran 2022-2025 di Kabupaten Banyuasin, terdapat hak jawab yang sama pada 9 Puskesmas dengan narasi hampir 100% sama persis, hanya kop surat, nomor surat, nama kepala puskesmas, tanda tangan dan stempel yang berbeda.

Ke-9 Puskesmas yang memberikan jawaban identik tersebut adalah: UPTD Puskesmas Sungsang, UPTD Puskesmas Telang Jaya Telang, UPTD Puskesmas Talang Jaya Betung, UPTD Puskesmas Jakabaring, UPTD Puskesmas Margo Mulyo, UPTD Puskesmas Makarti Jaya, UPTD Puskesmas Tanjung Api-Api, UPTD Puskesmas Sungai Dua, UPTD Puskesmas Daya Utama.

Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Banyuasin, Ir. Erwin Ibrahim, ST, MT, MM, MBA, IPU, ASEAN Eng, ketika dimintai komentar dan tanggapannya terkait hal ini, iay mengucap terima kasih atas informasi ini dan akan segera menindaklanjutinya kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin. (*red).