Musi rawas, sumaja post- Polemik ditubuh pendidikan kabupaten Musi Rawas Sumatera Selatan baru-baru ini kian memanas.
Pasalnya, diduga dinas pendidikan kabaupaten Musi rawas bekerjasama dengan forum kemasyarakatan Mura sempurna (FKMS) untuk memotong satu persen (1%) tiap kepala sekolah yang menerima dana alokasi khusus (DAK) tahun 2020.
dengan alasan biaya pendampingan pengawasan dan penyelesaian masalah yang ada atas realisasi kegiatan dana alokasi khusus (DAK) yang diterima oleh pihak kepala sekolah SD dan SMP.
Puluhan LSM dan ormas yang ada di kabupaten Musi Rawas, yang tidak tergabung dalam FKMS melapor kan perihal ini ke polres musirawas supaya diproses secara hukum, karena dianggap MOU antara dinas pendidikan dan FKMS menguntungkan kedua belah pihak dan merugikan pihak sekolah.
Jhoni Marsis,”selaku ketua DPD-LSM Galaksi, mengatakan kebijakan dinas pendidikan bekerjasama dengan FKMS dalam pemotongan satu persen dari sekolah yang menerima dana Alokasi khusus (DAK) adalah kebijaka secara sepihak dan akan memecah belah atar LSM dan ORMAS yang ada di kabupaten Musi Rawas,karena didalam kesepakatan itu setiap LSM yang datang untuk investasi dilapangan yang diluar FKMS tidak usah ditanggapi,”pungkasnya.
Dinas pendidikan sudah mencoba menutupi mata masyarakat terkait papan proyek yang tidak di cantumkan anggaran,setelah diterbitkan oleh salah satu media kabar kata”demi uang dinas pendidikan dan sekolah menutupi mata masyarakat”, baru -dibuat papan proyek dan mencantumkan pagu anggaran,hal ini sudah jelas pihak dinas sudah melakukan pemborosan biaya”, ucap Jhoni Marsis.
Hartoya,selaku PPK Dana Alokasi khusus (DAK) tahun 2020 dan seketaris dinas pendidikan saat dikonfirmasi lewat WhatsApp (15/10/20) terkait masalah ini tidak ada jawaban sampai berita ini diterbitkan. (rill Mus).
No Responses