Palembang, sumajaku.com – Dugaan menempatkan keterangan palsu, terduga Ursulla Dewi SH MH (40) dilaporkan Defi Sepriadi SH (30) ke Polda Sumsel. Mendapat tanggapan serius dari para pihak penegak hukum.
Ahli Hukum Pidana Universitas Sriwijaya (Unsri) DR Syariffudin Pettanasse SH MH mengatakan, menempatkan keterangan palsu didalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) merupakan kesalahan dan pemalsuan, katanya, dikonfirmasi Rabu (14/11/2018), bila bisa dibuktikan laporkan, pintanya.
Menurutnya, hal ini tidak bisa dikatakan kesalahan administrasi prosedural. Dirinya menduga, adanya unsur kesengajaan. Dirinya mencontohkan, JPU ditunjuk A, yang tercantum di surat B, bisa dikatakan kesalahan administrasi prosedural, jelasnya.
Dirinya membenarkan, hal ini terdakwa bisa tuangkan dalam pledoi, namun laporan pidananya tetap berjalan, tegasnya.
Sementara, pelapor, Defi S mengatakan, bahwa tujuan hukum pidana mencari kebenaran materiil, untuk membuktikan apakah terdakwa memang benar melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.
Menurutnya, Kebenaran materil dimaksud, apabila saksi – saksi dalam kesaksianya dibawah sumpah dipersidangan mengatakan, terdakwa tidak ada memarahi korban, seharusnya JPU menuangkan keterangan saksi didalam surat tuntutannya, sesuai dengan fakta – fakta dipersidangan, tegasnya.
Defi menambahkan, Setiap warga negara berhak membuat laporan, karena, siapapun tidak kebal hukum.
Dirinya berharap, pihak terkait untuk segera menindakanjutinya secara transparan, tanpa unsur keberpihakan, harapnya.
Diberitakan sebelumnya, Jaksa Kejari Palembang, Ursula Dewi SH MH, dilaporkan Defi S SH ke Ditreskrimum Polda Sumsel, diduga menempatkan keterangan palsu tentang tindak pidana pasal 266 KUHPidana yang tertuang dalam Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor : STTLP / 882 / XI / 2018 / SPKT pada Senin (05/11/2018).(yn)
No Responses