sumajaku.com

Mitra Pemerintah Penyampai Aspirasi Rakyat

example banner

Diduga Ada Bagi-bagi Duit Dalam Program Serasi

Diduga Ada Bagi-bagi Duit Dalam Program Serasi
Iwan SH, Kabid Humas BPI KPNPA Wilayah Sumsel didampingi Amir Hamzah, menunjukan satu titil gorong-gorong yang dibangun dengan anggaran Rp 14 juta pertitik.
Muba, sumajaku.com- Program Serasi di Kabupaten Musi Banyuasin diduga kuat menjadi ajang oknum oknum tertentu yang tidak bertanggungjawab untuk memperkaya diri sendiri. Sehingga fisik dan volume kegiatan jauh dari spek dan RAB, sehingga hasil kwalitas dan kwantitasnya sering kali menjadi pertanyaan masyarakat dan menjadi temuan lembaga lembaga yang berfungsi sebagai kontrol sosial terhadap bangunan dan kegiatan yang menggunakan anggaran negara.
Seperti yang terjadi di Desa Suka Jadi Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin. Dimana dalam program Serasi di Desa ini, diduga kuat pengerjaannya tidak sesuai dengan RAB dan diduga adanya pengelembungan harga. Seperti dalamo pembuatan gorong gorong yang dianggarkan Rp 14 juta pertitik, dengan pertitik mengunakan 4 buah gorong gorong yang diatasnya cuma ditutup dengan tanah. Ketua Gapoktan Karya Tani sekaligus sebagai ketua UPKK Desa Suka Jadi, Partono, saat di konfirmasikan mengatakan ada 21 titik dengan satu titiknya ada 4 buah gorong gorong dan 5 gorong gorong untuk dua titik.
“Harga satu buah gorong gorong Rp 1.200.000, dan keseluruhan gorong gorong ada 91 dengan anggaran Rp 14 juta pertitik,” jelas Partono dihadapan media dan lembaga. Ketika ditanya berapa perincian biaya pengerjaan dalam satu titik pembuatan gorong gorong, Partono menjelaskan secara detail. “Biaya pengerjaan Rp 2 juta, alat kobelko Rp 3.400 ratus ribu,” jelasnya. Setelah dikakulasi data anggaran yang dikeluarkan, ternyata tidak mencapai biaya Rp 14 juta pertitik. Ketika ditanya kemana sisa anggaran dan gambar kegiatan yang dimaksud, Partono tidak bisa menjelaskannya dengan wajah berubah tegang. “Nanti tanya ke bendaharanya, karena saya tidak pegang RAB nya, dia yang tahu biaya biaya pengeluarannya,” jelasnya gugup.
Sambil menunggu bendahara datang, Partono bercerita bahwa dari kegiatan Serasi tahun 2019, dirinya sebagai ketua mendapat Rp 25 juta sekretaris Rp 25 juta.
“Bendahara juga kebagian Rp 25 juta dan pak Kades Warso menerima Rp 15 juta dengan dua kali menerima, pertama Rp 5 juta dan kedua atau penyelesaian Rp 10 juta,” jelasnya dengan disaksikan sejumlah anggota lembaga dan menyebut beberapa nama lainnya yang juga mendapat bagian duit dari program Serasi di Desa Suka Jadi. Seperti PPL, sambungnya, kebagian Rp 20 juta, UPTD atau korlap Rp 50 juta, untuk Dinas 3 persen dan konsultan Rp 92 juta.
“UPTD nya itu pak Widodo dan Konsultan itu pak Febri, kata pak febri itu biaya ukur, dan itu kami serahkan dengan uang kontan dihalaman bank BNI sesudah pencairan,” sebiu Partono dengan wajah mulai berkeringat. Ditambahkannya, ada beberapa UPKK dari Desa-desa yang mendapat program Serasi memberikan uang yang sama kepada Febri selaku Konsultan program Serasi di Kabupaten Musi Banyuasin.
Taklama Bendahara datang namun tidak membawa RAB  gambar dengan alasan ada di konsultan. “RAB nya masih dipinjam konsultan dan memang benar saya kebagian Rp 25 juta dari program Serasi ini,” terang Sigit selaku Bendahara UPKK.Sigit juga membenarkan adanya sejumlah uang yang diberikan pada nama-nama yang disebutkan oleh Partono selaku ketua UPKK Karya Tani. “Semua nya benar, uang kami kasihkan kepada mereka,” ucap Sigit dengan wajah berubah pucat.
Sementara Warsum Kades yang disebutkan Partono menerima uang sebesar Rp 15 juta saat di konfirmasi sumajaku.com, membatah semua yang dikatakan oleh Partono dan Sigit “itu tidak benar, saya tidak pernah nerima uang dari Serasi, saya hanya pinjam uang Rp 7 juta untuk kegiatan program indonesia terang,” jelasnya. Ditambahkan Warsum, uang yang di pinjamnya itu bukan uang Serasi tapi uang pribadi Partono. “Itu pinjaman pribadi tidak ada hubungannya dengan program Serasi di Desa ini, ” pungkasnya dengan wajah pucat. Konsultan program Serasi Kabupaten Musi Banyuasin, Febri, membenarkan menerima sejumlah uang tersebut, karena menurutnya itu untuk biaya ukur dengan mengunakan alat seperti Drone. “Biaya ukur itu memang ada dan memang ada di anggarannya,” jelas Febri saat dikonfirmasi sumajaku.com melalui telpon selulernya baru-baru ini. Namun saat dikonfirmasi berapa jumlah uang yang diterima dari para UPKK-UPKK yang mendapat program Serasi, Febri selalu mengatakan lupa berapa jumlahnya, bahakn ditanya apa benar menerima sejumlah uang tersebut dari Partono, Febri selalu menjawab lupa. “Namun saya lupa berapa jumlah anggaran tersebut,”  jawab Febri singkat seperti orang terkena amnesia yang selalu lupa kalau ditanya. Ia juga mengatakan, bahwa itu bukan pungutan namun biaya pengukuran yang sudah sesuai dengan penganggaranya.
UPTD atau Korlap Widodo, saat dikonfirmasi melalui telpon selulernya, tetap saja tidak aktif meski sudah dicoba berkali. Sementara petugas PPL dan Kepala Dinas Pertanian dan Holtikultura Kabupaten Musi Banyuasin belum bisa dikonfirmasikan terkait dengan aliran dana Serasi ini.
Ketua BPI KPNPA wilayah Sumsel, Abdul Muhin B.Sc melalui Iwan SH selaku kabid Humad mengatakan, ini jelas ada indikasi korupsinya dan ini harus di usut tuntas dan menghukum siapa saja yang terlibat. “Kami minta aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas hal ini, jika oknum oknum terbukti bersalah,harus di hukum sesuai dengan perundang undangan yang ada,” tegas Iwan. (Tim).

 888 total views,  2 views today

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.