Palembang. Sumajaku.com,- Walau Kota Palembang, dilanda kabut asap akibat kebakaran lahan dan perkebunan. Tidak menyurutkan semangat para Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Se – Sumatera Selatan, dalam aksi unjuk rasa damai dan mimbar bebas di Bundaran Air Mancur (BAM) Palembang. Senin (21/10/2019).
Massa aksi ini, mengelar aksi damai tanpa menganggu arus lalu lintas, sehingga tampa kendaraan lalu lalang, bahkan tampak para sopir maupun warga mendengarkan isi dati orasi massa aksi mahasiswa ini.
Untuk pengamanan, pihak kepolisian dalam hal ini Polresta Palembang di back up Polda Sumsel, tidak mau kecolongan. Menghindari hal hal yang tidak diinginkan, menurunkan ratusan personil bahkan tampak mobil rantis ikut berdiri di samping pagar Masjid Agung.
Dalam aksi unjuk rasa. Masa aksi melihat kondisi bangsa yang semakin hari semakin carut marut dan tidak jelas serta peraturan UU yang sewenang-wenang, seolah menegaskan bahwa negeri ini hanya milik segelintir orang yang bermain panggung di Kancah politik Indonesia.
Bukan hanya itu saja. Adanya sikap yang jelas dan tegas dari Presiden RI Joko Widodo mengenai Perpu undang-undang KPK, sekaligus RUU KUHP dan undang-undang lain yang membuat rakyat makin menaruh mosi tidak percaya atas kepemimpinannya.
“Untuk iti kita mengelar aksi ini, bukan hanya berfokus pada masalah nasional saja. kita juga menyoroti isu di daerah daerah yang tengah terjadi saat ini. Seperti permasalahan HAM, ekonomi yang tidak merata, serta pendidikan yang masih berantakan, melemahnya jaminan kesehatan dan asap yang tak kunjung selesai serta hukuman bagi para korporat yang tidak tegas,” ujar Radian Rahmadani, selaku koordinator aksi.
Dalam pernyataan sikapnya, massa menuntut setidaknya terdapat 6 point penting, yang disampaikan dalam mimbar bebas tersebut
Berupah. Mendesak presiden mengeluarkan Perpu KPK. Menuntut negara mengusut tindakan Represif yang dilakukan aparat kepada mahasiswa dan masyarakat sipil lainnya. BEM SSdan elemen masyarakat Indonesia akan mengawal kinerja Jokowi maaruf selaku presiden dan wakil presiden periode 2019 – 2024.
Mengawal janji gubernur provinsi Sumatera Selatan setelah evaluasi 1 tahun kerja terutama pembenahan program sekolah gratis. Mendesak Gubernur Sumsel bertindak tegas kepada pelaku korporat karhutla. Menolak kenaikan premi BPJS serta menuntut pemerintah mencari solusi defisit anggaran dengan tidak membebani rakyat. “sudah seharusnya mahasiswa bergerak menjadi Mitra kritis bagi pemerintah melalui aksi mimbar bebas dan pernyataan sikap” ujannya. (April).
No Responses