Muba, sumajaku.com- Salah satu tujuan adanya Dana BOS ialah untuk membantu Operasional yang ada di sekolah. Akan tetapi banyak kasus oknum pejabat sekolah tidak transparan dalam mengelolanya. Diduga juga terjadi di SDN 2 Sareka Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel).
Sekolah ini diduga terjadinya praktik pengunaan dana BOS yang tidak transparan. Dugaan ini berdasarkan informasi dari berbagai sumber dan pengecekan langsung di sekolahan, dengan tidak ditemukannya papan informasi realisasi dana BOS, padahal hal itu merupakan kewajiban sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 6 Tahun 2021 Permendikbud yang mewajibkan sekolah untuk menyediakan papan informasi realisasi dana BOS agar dapat diakses oleh publik sebagai bentuk transparansi. Penyebabnya adalah rendahnya tranparansi akuntabilitas, serta kebijakan dana Bos yang tidak sesuai peruntukannya, adapun penggunaan dana BOS tersebut, seperti dana kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah.
Di sini di duga bahwa pengelolaan dana BOS di SDN 2 Sareka terindikasi penyimpangan, karena diduga ketidak profesionalan dalam pelaporan anggaran yang seharusnya dilakukan secara transparan dan akuntabel.
Kepala sekolah SDN 2 Sareka, Zaleha S.Pd, menjabat terhitung tahun 2022 dengan jumlah siswa kurang lebih 164 siswa dengan perkiraan dana BOS yang di terima dalam setiap tahun Rp 144.000.000 juta hingga tahun 2025 .
Perlu diketahui dana BOS Tahun 2023 s/d 2024 , wajib dijabarkan rincian anggaran – anggaran secara keseluruhan per item, digunakan untuk apa saja dan berapa nominal yang digunakan.
Sedangkan di lihat disini, bahwa kepala sekolah sudah menjabat dari tahun 2021 sampai sekarang tahun 2026, setiap tahunnya diduga tidak ada pengecatan ataupun rehap seperti yang terlihat di sekolah SDN 2 Sareka ini kurangnya perawatan. Seperti salah satunya flapon terlihat banyak yang pecah dan rusak , begitu juga gedung terlihat sangat kusam tidak ada nya pengecatan, terlihat di sini adanya dugaan pembiaran dan tidak adanya perawatan gedung sekolah, selama Zaleha S.Pd menjabat sebagai kepala sekolah.
Ketika di konfirmasi melalui pesan WhatsApp nya pada 12/3/2026 pukul 9:47 WIB, Zaleha meminta hal ini jangan dipublikasikan, karena nanti dia malu kalau hal terpublikasikan dan viral. Sementara Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Banyuasin belum bisa di konfirmasikan terkait hal ini sampai berita ini di publikasikan. (*tim)
No Responses