Palembang, sumajaku.com- Sekitar 300 massa warga Kota Palembang, yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Menggugat Pelanggaran Hak Asasi Manusia (Geram), mengelar aksi unjuk rasa di Mapolda Sumsel. Jumat (28/05/2019).
Dalam aksinya massa menuntut Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Massa aksi juga meminta pertanggungjawaban Kapolri atas tindakan represif aparat yang menyebabkan tewasnya 8 warga usai aksi yang digelar di Kantor Bawaslu RI 21-22 Mei lalu.
Berdasarkan pantauan. Massa aksi usai menunaikan shalat asar di Masjid Agung Palembang, dengan berjalan kaki didampingi Kapolresta Palembang, berangkat menuju Polda Sumsel, dimana telah menunggu para emak emak untuk mengelar aksi unjuk rasa di Polda Sumsel. Setibanya di lokasi, massa memulai aksi dengan bersalawat dan melantunkan surat Yassin.
Koordinator Aksi Dony Meilano mengatakan, peristiwa bentrokan usai aksi damai di Bawaslu RI beberapa waktu lalu merupakan tragedi kemanusiaan. Oleh karena itu gabungan ormas islam dan majelis taklim di Palembang ini menunjukkan solidaritasnya untuk para korban yang tewas ditembak oleh para oknum aparat di Jakarta.
“Kita semua tidak ingin ini terjadi lagi. Kami menuntut agar polisi betul-betul mengusut, siapa pelaku yang menembak mati para korban itu. Begitu murahnya nyawa berharga mereka, padahal mereka tidak berdosa. Ini nyawa, sedih. Kapolri harus bertanggung jawab,” ungkapnya.
Masih dikatakan Dony, saat beberapa masyarakat Palembang yang turut ikut dalam aksi di Jakarta pada 21-22 Mei bertemu dengan anggota Brimob asal Sumsel, para anggota tersebut mengaku sudah lelah menghadapi rentetan kerusuhan yang terjadi tersebut.
“Tuntutan kami selanjutnya adalah menuntut para Brimob itu untuk ditarik lagi ke Palembang. Kasihan mereka sudah letih dan capek. Mereka bilang kepada kita kalau mereka sudah ingin pulang dan rindu keluarga,” ujarnya.
Ketua Forum Umat Islam (FUI) Sumsel Umar Said saat mendeklarasikan pernyataan sikapnya diatas mobil komando. Mengatakam. Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang merupakan warga asal Palembang sudah berbuat banyak selama menjabat. Namun tindakan represif oknum aparat kepolisian telah mencederai demokrasi dan menjadi pelanggaran HAM berat.
“Padahal menyampaikan pendapat di muka umum sudah diatur oleh undang-undang dan tidak boleh dihalang-halangi oleh aparat. Kami menuntut Kapolri untuk mundur. Kalau tidak orang Sumsel tidak punya muka lagi,” jelasnya.
Sementara itu Kapolda Sumsel Inspektur Jenderal Zulkarnain Adinegara mengatakan, pihaknya mengapresiasi ratusan massa yang menyuarakan pendapatnya dengan menjaga ketertiban dan ketentraman di Palembangg. Pihaknya pun akan mengakomodir semua tuntutan massa dan akan menyampaikannya ke pusat.
“Saya senantiasa menerima, apalagi dengan cara damai seperti ini. Di tengah massa aksi pun banyak ustaz dan kiyai besar, saya sangat hormat kepada mereka. Untuk tuntutan menarik anggota Brimob, sebisa mungkin agak ditarik setelah keadaan kondusif. Besok tanggal 30 mei sudah bisa pulang,” terang Kapolda Sumsel. (April)
No Responses