POSE RI Usul Kapolsek dan Kanitreskrim Diganti Patung Saja

PALEMBANG, sumajaku.com- Lembaga Swadaya Masyarakat Pemerhati Organisasi Sosial & Ekonomi Republik Indonesia (POSE RI) kembali melayangkan kritik pedas menyusul insiden kebakaran sumur minyak ilegal terbaru di wilayah Hak Guna Usaha (HGU) PT Hindoli, Keluang, pada Minggu (5/10/2025). Kejadian ini dinilai sebagai bukti terbaru dari kemandulan Polsek Keluang dalam menuntaskan praktik kejahatan migas ilegal di wilayah hukumnya.

Ketua Umum POSE RI, Desri Nago, S.H., menyoroti dugaan ketidakmampuan aparat di tingkat polsek dalam mengungkap kasus kebakaran minyak ilegal. Dalam pernyataannya yang keras, ia menyampaikan pesan terbuka kepada pimpinan tertinggi Polri.

“Lihat Jenderal, Pak Kapolri. Anak buahmu, Kapolsek Keluang beserta jajarannya, kembali tidak bisa bekerja. Kebakaran minyak ilegal sepertinya tidak akan terungkap lagi,” ucap Desri, Selasa (7/10/2025).

Menurutnya, kejadian pada hari Minggu tersebut hanya menambah panjang daftar kasus yang mandek dan tak tersentah hukum di Polsek Keluang. Desri menegaskan bahwa ketidakmampuan menangani kasus yang sudah sedemikian masif dan terbuka ini merupakan bentuk kelalaian yang sistematis.

“Kami meminta perwira utama seperti Kapolsek Keluang, Kanit Reskrim, dan Kanit Intelkam segera dicopot dari posisinya. Daripada menempatkan perwira polisi yang tidak bisa bekerja, kenapa tidak sekalian saja tempatkan patung polisi? Hasilnya mungkin sama, tidak ada kasus yang terungkap, tetapi lebih hemat anggaran negara,” sindir Desri.

Sindiran ini merupakan implikasi dari aksi massa gabungan yang mendatangi Mapolda Sumsel, Rabu (1/10) lalu. Tuntutan evaluasi dan pencopotan Kapolsek Keluang kembali ditegaskan, mengingat janji perwakilan Polda Sumsel saat itu untuk menindaklanjuti laporan hingga kini belum menunjukkan hasil yang konkret.

Insiden kebakaran di wilayah PT Hindoli pada Minggu (5/10) ini seolah menjadi jawaban atas janji Polda Sumsel. Alih-alih ada penanganan serius, kasus serupa justru terulang hanya dalam hitungan hari setelah unjuk rasa digelar.

“Tidak ada lagi alasan untuk menunda. Keberadaan sumur-sumur ilegal adalah rahasia umum. Jika aparat di lapangan tidak memiliki kemauan atau kemampuan untuk memberantasnya, maka ganti dengan mereka yang mampu. Jangan biarkan masyarakat terus hidup dalam bahaya dan lingkungan kita rusak akibat kelalaian yang disengaja,” pungkas Desri.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Polda Sumsel maupun Polres Musi Banyuasin mengenai insiden terbaru dan kritik pedas dari POSE RI ini.(*)